Sabtu, 21 November 2026   |   Ahad, 10 Jum. Akhir 1448 H
Pengunjung Online : 2.469
Hari ini : 54.961
Kemarin : 95.893
Minggu kemarin : 821.392
Bulan kemarin : 11.429.130
Anda pengunjung ke 105.216.314
Sejak 01 Muharam 1428
( 20 Januari 2007 )
AGENDA
  • Belum ada data - dalam proses

 

Berita

31 maret 2008 04:01

Dialog Budaya Kepemimpinan Masyarakat Melayu

Dialog Budaya Kepemimpinan Masyarakat Melayu

Yogyakarta, MelayuOnline.com— Siapakah pemimpin itu? Menyitir sebuah peribahasa, Ir. Said Fadhillah Alathas, M.Si. mengatakan, seorang pemimpin adalah seseorang yang: berkata lidahnya asin//bercakap pintanya kabul//melenggang tangannya berisi//menyuruh sekali pergi//menghimbau sekali datang//melarang sekali sudah. Pendek kata, dalam dunia Melayu, seorang pemimpin haruslah sosok yang berwibawa.

Pernyataan tersebut terungkap dalam “Dialog Budaya: Kepemimpinan Ormas Melayu Berbasiskan Kepemimpinan Islam” yang diselenggarakan oleh Ikatan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Riau Kabupaten Karimun Jogjakarta (IPMKR-KKJ), Jumat (28/03/2008), di Ruang Theatrical Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam acara tersebut, panitia menghadirkan beberapa narasumber, antara lain Ir. Said Fadhillah Alathas, M.Si. (Ketua KMPKR/dosen UPN Yogyakarta), H. Okrisal Eka Putra, Lc., M.Ag. (Dosen UIN Sunan Kalijaga), serta Ahmad Salehuddin, M.A. (Wakil Pemimpin Redaksi MelayuOnline.com dan Peneliti pada Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu/BKPBM).


Dalam makalahnya, Fadhillah Alathas menyinggung sosok ideal pemimpin berdasarkan Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji dan Tunjuk Ajar Melayu. Dalam Gurindam Dua Belas pasal 11 dan 12, misalnya, seorang pemimpin digambarkan memiliki keluruhan budi, memegang teguh janji, serta memperjuangkan keadilan untuk rakyat.

Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa//hendaklah jadi kepala buang perangai yang tercela//hendaklah memegang amanat buanglah khianat

(pasal 11).

Raja Mufakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri//hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat...

(pasal12).

Dan sebaliknya, kata Fadhillah Alathas, “Rakyat sebagai warga yang memiliki hak untuk memilih pemimpin hendaknya memilih seorang pemimpin karena budinya, karena lakunya, karena budi bahasanya, karena adilnya, karena tenggang rasanya, karena tanggung jawabnya, serta karena iman taqwanya”. Dalam pandangan Fadhillah Alathas, sinergi antara pemimpin yang ideal dan rakyat yang mampu melakukan kontrol terhadap kepemimpinan merupakan langkah yang nyata untuk menyejahterakan masyarakat.

Berbeda dengan Fadhillah Alathas yang membahas kepemimpinan ideal menurut orang Melayu, Salehuddin membawakan makalah tentang eksistensi organisasi kemasyarakatan (Ormas). Dalam tinjauannya, Ormas sebetulnya lahir dari kebutuhan untuk membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Pada masa Orde Baru, Ormas terbukti mampu membangun kemandirian masyarakat sipil (civil society) di hadapan kekuasaan negara. Akan tetapi, pascaruntuhnya kekuasaan Orde Baru, Ormas seperti kehilangan orientasi. Kondisi ini diperparah oleh munculnya gejala baru, yaitu persaingan elite politik yang berorientasi kepada kepentingan kelompok masing-masing dengan berusaha melemahkan atau menjatuhkan kelompok lainnya.

Kondisi ini menyeret Ormas dalam suasana yang jauh dari harapan. Berbagai macam Ormas baik yang bersifat keagamaan maupun kedaerahan yang semestinya memperjuangkan kepentingan masyarakat (civil society), justru menggiring masyarakat dalam wilayah kontestasi kepentingan antarkelompok dan antargolongan. Isu-isu primordialisme seperti ‘putra daerah‘ dan pemurnian ajaran agama, kepentingan politik dan ekonomi, serta kondisi sosial-politik negara yang makin terbuka (liberal) telah membawa Ormas ke dalam pertarungan berbagai macam kepentingan.

Dalam kerangka budaya Melayu dan ajaran Islam, Salehuddin mengajukan beberapa catatan untuk memperbaiki kondisi ini. Pertama, Ormas sudah selayaknya berkonsentrasi untuk mengembangkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan pendidikan. Kedua, melakukan advokasi terhadap masyarakat yang “teraniaya”, yang tidak berdaya membela hak dan kepentingan mereka. Dalam hal ini, pembelaan terhadap masyarakat yang tertindas bukan saja merupakan sifat terpuji dalam budaya Melayu, akan tetapi juga merupakan ajaran profetik Islam. Ketiga, melakukan kontrol terhadap negara dengan mengkritisi kebijakan-kebijakan publik serta penyimpangan-penyimpangan kekuasaan lainnya.


Dalam acara yang dihadiri oleh 80 peserta ini juga terungkap, bahwa nilai-nilai kepemimpinan dalam adat resam Melayu mulai kikis dimakan waktu. Salah seorang peserta bahkan mengatakan, orang-orang Melayu saat ini banyak yang tidak lagi mengenal nilai-nilai kemelayuan. Penghormatan terhadap orang tua yang merupakan bagian dari budaya orang Melayu, misalnya, saat ini kurang diindahkan. Menanggapi hal ini, Ahmad Salehuddin mengajukan sebuah tawaran, yaitu memajukan budaya melayu bukan semata-mata sebagai identitas budaya, melainkan menjadikannya sebagai mazhab berpikir. Melalui cara yang dikembangkan oleh BKPBM ini diharapkan peradaban Melayu ke depan akan lebih berkembang. Seperti sebuah pantun yang disampaikan oleh Restu Dharmika Pura, Ketua IPMKR-KKJ, dalam penutupan sambutannya:

Rindu bayang siang dan malam
Kasih dan sayang dilande tsunami
Adat resam selalu tertanam
Agar tak hilang melayu di bumi.

[LS/brt/01/03-08]


Dibaca : 5.348 kali.

Tuliskan komentar Anda !