Close
 
Rabu, 22 Oktober 2014   |   Khamis, 27 Dzulhijah 1435 H
Pengunjung Online : 934
Hari ini : 4.782
Kemarin : 21.528
Minggu kemarin : 160.551
Bulan kemarin : 802.699
Anda pengunjung ke 97.255.078
Sejak 01 Muharam 1428
( 20 Januari 2007 )
AGENDA
  • Belum ada data - dalam proses

 

Berita

02 agustus 2007 05:46

Tingginya Deforestasi Hutan di Riau, Walhi Ajukan `Jeda Tebang`

Tingginya Deforestasi Hutan di Riau, Walhi Ajukan `Jeda Tebang`

Laju deforestasi hutan di Riau yang mencapai 160 ribu hektar pertahun membuat berbagai kalangan khawatir terjadinya kerusakan hutan yang sangat parah. Minimalisasi hal itu, Walhi ajukan jeda tebang.

Pekanbaru- Koordinator Jikalahari, Susanto Kurniawan menyatakan bahwa saat ini hutan di Riau yang masih tersisa hanya seluas 1,2 juta hektar saja (ekspos Dishut Riau, 4 juta hektar), Selasa (31/7). Hal itu terjadi karena laju deforestasi hutan di Riau mencapai 160 ribu hektar setiap tahunnya.

"Dengan kondisi seperti itu, perlu adanya sebuah solusi guna meminimalisasi deforestasi. Pasalnya, kelestarian lingkungan akan sangat terganggu dengan tingginya deforestasi tersebut. Hal itu diperparah dengan expansi induatri kehutanan dalam meningkatkan produksinya," terangnya.

Hal senada dikatakan Eksekutif Walhi Nasional, Rully Syumanda. Untuk meminimalisasi itu perlu moratorium untuk mencegah laju deforestasi. Terkait dengan itu, Walhi Nasional mengajukan jeda tebang. Maksudnya adalah selain memberikan kesempatan hutan untuk tumbuh kembali, jeda tebang yang dalam arti harfiahnya adalah berhenti tebang dalam kurun waktu tertentu dimaksudkan juga untuk menahan laju deforestasi.

"Kita mengajukan jeda tebang dalam kurun waktu 15 tahun. Dengan waktu 15 tahun tersebut dimaksudkan agar hutan akan kembali tumbuh kayu-kayunya. Dan setelah 15 tahun ke depan, dibahas tentang aturan main dalam melakukan konversi hutan," terangnya.

Untuk tahun 2007 ini, Walhi hanya akan melakukan kampanye-kampanye dan mensosialisasikan kepada masyarakat luas. Tahun 2008, menurut Rully, Walhi akan melakukan lobby-lobby dan masuk ke dalam untuk menjadi bagian dari pengambilan keputusan.

Disinggung tentang target jeda tebang yang diusung Walhi, Rully menyatakan bahwa target kita adalah memasukkan moratorium jeda tebang menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Perpres tersebut ke depan akan bisa mengatur pola konversi dan rehabilitas hutan.

Terkait dengan itu, Walhi sudah melakukan pendekatan dengan berbagai pihak. Setidaknya, PDIP, PKB, MA dan Kapolri sudah memasukkan moratorium ke dalam rencana kerja mereka. Sementara untuk Pemprov Kalteng, Gorontalo dan Papua sudah mengundang Walhi Nasional untuk melakukan presentasi dan moratorium jeda tebang ke provinsi tersebut.

"Khusus untuk Nangroe Atjeh Daroesallam (NAD), Walhi sudah membentuk tim untuk membantu pemprov NAD dalam menerapkan moratorium jeda tebang tersebut untuk diimplementasikan ke lapangan," terangnya.

Sumber : www.riauterkini.com
Kredit foto : www.kompas.com


Dibaca : 3.182 kali.

Tuliskan komentar Anda !